"Kita belum cukup marah", tulis seseorang di internet tentang bagaimana sikap warga terhadap pemerintahnya. Membaca itu saya tidak tersinggung, karena saya yakin sudah cukup marah, selalu marah, dan tetap marah sampai detik tulisan ini diketik. Beberapa detik terpikir apakah postingan itu juga sampai pada orang-orang yang sebenarnya tidak cukup marah. Orang-orang yang cenderung tutup mata pada pagelaran kedzaliman yang sungguh nyata akhir-akhir ini. Atau bahkan orang yang selalu mencari pembenaran untuk tiap kesalahan yang bukan sekadar tak pantas dimaafkan, tapi harusnya diseret ke pengadilan. Namun, pikiran saya kembali dengan hiruk pikuk lainnya sesaat begitu ingat bahwa itu diluar kuasa saya.
Marah itu tidak nyaman, bikin sesak di dada, dan sakit di telinga. Tidak seorangpun yang mau marah setiap hari. Ditambah lagi, kami sadar bahwa tidak berdaya mengubahnya seketika. Ketidakberdayaan ini memuakkan. Melihat oknum yang berbuat melawan hukum dan hidupnya masih berjalan dengan baik itu meresahkan. Sudahlah hidupnya masih baik-baik saja walau tindakannya durjana, eh Ia masih pula berada dalam posisi penentu kebijakan. Perasaan tidak berdaya di dunia itu yang membuat banyak orang menulis "semoga engkau kekal di neraka" atau "kutagih semua di akhirat". Kami sadar tidak bisa berharap banyak pada hukum dunia, maka kami bergantung pada satu-satunya harapan bahwa pengadilan Tuhan-lah yang paling adil dan pasti.
Bertahun-tahun kami didoktrin untuk bersyukur dan merasa cukup. Nilai hidup yang baik, teramat baik. Namun, saya marah sekali jika doktrin itu digunakan sebagai counter saat kami berusaha menuntut kehadiran negara untuk memperbaiki sistem dan menurunkan biaya hidup. Saya selalu termenung di hadapan etalase buah-buahan, beli buah tropis di negara tropis pun masih terasa mahal. Harga beras naik lagi tapi itu tidak sejalan dengan kenaikan taraf hidup petani. Artinya ada yang salah dalam sistem, dan tugas siapa untuk mengurainya? Ya... pemerintah lah. Masa iya, kita yang sudah terjepit keadaan dan jadi korban kebijakan masih juga diminta memberi solusi. Kalau seperti itu, tidak salah dong poster kuning hitam kemarin yang bertanya "Apa kerja pemerintah?".
Kami hanya bertanya dan menuntut dengan poster, satu-dua tulisan pendek di media sosial, atau demo dengan suara lantang tanpa senjata. Begitu saja, rupanya sudah cukup bikin rezim gelisah. Cara kami menuntut hak sebagai warga negara selalu dikoreksi, katanya tidak beradab. Sementara orang pilihan mayoritas penduduk negeri ini bebas bicara di mimbar publik dengan serentetan kata g*blok, tol*l, nd*smu dan b*jingan. Jadi, keharusan bicara dengan adab ini hanya untuk warga saja? Pemimpin yang gagal memberi teladan harusnya cukup tahu kapasitas diri dan mungkin baiknya mundur jika punya nyali. Saya pernah sekali menjadi ketua kelas saat kelas 11, namun sekitar dua minggu setelahnya saya langsung menghadap wali kelas dan mohon undur diri dari posisi itu. Walau sudah bertahun-tahun jadi ketua kelas saat SD, rupanya jadi ketua kelas di SMA beda tantangan dan tanggung jawabnya. Harus dealing dengan teman-teman unik penghuni barisan kursi belakang terlalu melelahkan dan memenuhi pikiran saya. Ternyata bisa paham kapasitas diri dan embracing vulnerabilities adalah suatu hal yang tidak dialami semua orang ya (kena lagi lu, wok).
Kemarahan kami sudah bersemayam sejak lama. Ini bukan pertama kali dan tentu saja bukan yang terakhir. Kemarahan ini akan terus menuntut akuntabilitas. Saya cukup marah, selalu marah, dan akan marah sampai ada yang berbenah. Tulisan ini mungkin serupa debu diantara pembangunan negeri, tapi ini tanda saya tidak sekadar pasrah. Semoga tulisan ini selalu jadi pengingat pribadi untuk selalu jelas di pihak mana saya berada.
A.

